DENGAN ORGANISASI BARU, PUSAT PVTPP TERUS MENINGKATKAN PERFORMA

retret

Kementerian Pertanian telah menerbitkan PermentanNo.  43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian yang di dalamnya mengatur adanya perubahan struktur organisasi di lingkup Kementerian Pertanian, termasuk Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTPP). Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 29 Februari 2016 yang lalu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian melantik dan mengukuhkan pejabat Eselon 3 dan 4 lingkup Sekretariat Jenderal termasuk Pusat PVTPP. Struktur organisasi baru Pusat PVTPP yang baru adalah sesuai gambar berikut :

struktur

Terkait dengan adanya perubahan organisasi tersebut, pada tanggal 11-12 Maret 2016 Pusat PVTPP mengadakan Retreat bertempat di Laboratorium Pengujian PVT, Lembang. Pada kesempatan tersebut Pejabat Eselon 3 dan 4, serta Koordinator Fungsional Pemeriksa PVT memaparkan tugas dan fungsinya masing-masing. Sebelumnya Kepala Pusat PVTPP, Suharyono mengawali acara dengan memberikan arahan, tentang tujuan dari terbentuknya organisasi Pusat PVTPP menurut Permentan No. 43/2015 tersebut.

Kepala Pusat PVTPP menjelaskan, bahwa pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman dan Pendaftaran Varietas Tanaman merupakan pengejawantahan dari beberapa peraturan internasional, seperti Convention on Biological Diversity (CBD), Protokol Nagoya, International Treaty on Plant Genetic Resources and Food Agricultural (ITPGRFA) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, dan oleh karena itu Indonesia harus memiliki sistem perlindungan hak kekayaan intelektual dan konservasi sumber daya genetik. Sedangkan pelayanan perizinan pertanian merupakan kebijakan Pemerintah dalam mengatur jalannya bidang perizinan pertanian. Untuk itu diharapkan para Pejabat Eselon 3 dan 4 dapat memahami peraturan-peraturan dan kebijakan terkait di bidang PVT serta pelayanan perizinan pertanian, dan senantiasa  berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencapai tujuan dari organisasi.

 

Sebagai Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) lingkup Kementerian Pertanian, maka Kepala Pusat PVTPP berharap dapat mempertahankan predikat kepatuhan (wilayah “green zone”) dari Ombudsman, serta “Wilayah Bebas dari Korupsi” dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Berbagai inovasi seperti layanan online yang terintegrasi dengan pihak-pihak terkait dan fasilitas serta penunjang pelayanan publik harus ditingkatkan untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan mutu kualitas pelayanan kepada para stakeholder Pusat PVTPP. Untuk itu seluruh staf Pusat PVTPP diminta terus mengasah diri untuk memahami tugas dan fungsi masing-masing.