KEMENTERIAN PERTANIAN HARMONISASI SISTEM PERIZINAN PERTANIAN

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Ir. Hari Priyono, M.Si menyampaikan bahwa untuk mendapatkan perizinan bidang komoditas pertanian tidak mudah, proses di pelabuhan dan peredarannya masih sulit.  Hal ini disampaikan pada Dialog Interaktif Menuju Pelayanan Perizinan Pertanian Prima yang dihadiri 200 pelaku usaha bidang pertanian, Selasa 22 Agustus 2017 di Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta.

Sekjen juga menyatakan bahwa pertanian merupakan sektor yang berperan penting dalam kehidupan dimana hampir 100 juta rakyat Indonesia masih bergantung pada sektor pertanian dimana sebagian besar wilayah petanian adalah kantong-kantong kemiskinan, sehingga komoditas pertanian menjadi indikator krusial pada industri pertanian dan merupakan sektor yang sensitif.

Untuk itu, perizinan pertanian memegang peranan kunci pada sektor industri pertanian dan diperlukan tangan Pemerintah untuk mengatur alur proses perizinan pertanian dan mencari harmonisasi antara sektor usaha dan pemerintah. Akan tetapi terkadang sektor usaha di bidang pertanian masih merasakan sulitnya mendapatkan izin atau prosesnya dirasakan sulit seperti adanya pungli. Seperti yang disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Justan Ridwan, Ak, M.Acc, CA, QIA bahwa 70 % kerugian negara ada pada pungli pada proses perizinan, sehingga diharapkan proses perizinan pertanian dilaksanakan secara online.

Maka untuk itu, Kementerian Pertanian berkomitmen untuk menyediakan seluruh layanan perizinan dan rekomendasi pertanian 100% secara elektronik. Sekjen meminta seluruh penanggung jawab di Kementerian Pertanian yang berhubungan dengan perizinan paling lambat Oktober 2017 sudah menyediakan seluruh layanan perizinan secara online disertai dengan deregulasi peraturan yang terkait perizinan dan jenis layanan serta didukung infrastruktur dan SDM yang mumpuni. Untuk saat ini baru 14 layanan perizinan yang sudah dilakukan secara elektronik dan melalui Pusat PVTPP.

Pada  dialog interaktif ini, para pelaku usaha mengapresiasi kegiatan ini yang dapat menjembatani antara Kementerian Pertanian dengan para pelaku usaha di bidang pertanian. Beberapa hal yang diminta adalah adanya surat izin/rekomendasi dalam dua Bahasa, fasilitas tracking permohonan secara online, perbaikan/pengembangan sistem layanan online yang memudahkan pengguna, revisi permentan Nomor 57/Permentan/Pk.110/11/2015 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan ke/dan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia agar segera dipublik hearingkan dan saran kritik lainnya.

Kementerian Pertanian akan mengakomodir saran dan kritik untuk perbaikan dan harmonisasi sistem perizinan pertanian sehingga seluruh layanan perizinan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan transparan. Sekjen menambahkan sebagai tindak lanjut dari Dialog Interaktif ini akan dilaksankan Workshop lanjutan untuk memonitor perkembangan pelayanan perizinan pertanian.