Membangun Komitmen Bersama Peningkatam Pelayanan Prima di Kementerian Pertanian.

Foto rakor28

Sebagai upaya memberikan layanan prima kepada stakeholder, Pusat PVTPP melaksanakan Rapat Koordinasi pada hari Selasa 28/2/2018 bertempat di Kantor Kementerian Pertanian. Tujuan Rakor ini untuk memperbaiki dan bersinergi dengan partner kerja Pusat PVTPP baik lingkup Kementerian Pertanian maupun pelaku usaha pada pelayanan permohonan hak PVT, pendaftaran varietas lokal dan perizinan pertanian. Sebelum pelaksanaan Rakor ini telah didahului dengan Pra Rakor dengan mengundang para stakeholder untuk menyusun kesepakatan perbaikan layanan perlindungan varietas tanaman, pendaftaran varietas tanaman serta perizinan pertanian.

Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Justan Riduan Siahaan, AK, MACC, CA mengemukakan bahwa penting bagi Pusat PVTPP untuk membangun akuntabilitas dalam upaya mewujudkan janji pelayanan publiknya. Selain itu, terkait dengan sistem online, Pusat PVTPP juga disarankan untuk membuat back up disaster dan recovery system untuk meminimalisasi adanya penyimpangan yang mungkin terjadi ketika ada force majeur.

Rakor ini sejalan dengan semangat kebijakan Pemerintah mereformasi layanan publik dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, di mana Kementerian Pertanian di tantang untuk wajib mengintegrasikan semua perizinan menjadi satu pintu secara elektronik.

Erizal Jamal, Kepala Pusat PVTPP menyatakan bahwa dengan tujuan Rakor adalah untuk mencapai kesepakatan bersama dengan seluruh pemangku kepentingan khususnya perizinan pertanian untuk menuju kesiapan online single submission seluruh layanan perizinan di Kementerian Pertanian.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Ir. Hari Priyono, M.Si, yang juga hadir pada Rakor Pusat PVTPP menekankan bahwa untuk memberikan pelayanan prima, sudah saatnya memotong pipa-pipa birokrasi dan menempatkan fungsional sebagai “dokter” pengambil keputusan berada di satu pintu di Pusat PVTPP sehingga proses layanan menjadi lebih cepat, mudah dan akurat.

“Law enforcement dan pengawasan juga mutlak dilakukan bagi institusi yang mengeluarkan sertifikat, tidak hanya sekedar menerbitkan surat namun juga keefektifan dari surat tersebut dan pemenuhan janji dari pemohon untuk melindungi publik,” kata Sekjen pada rakor ini.

Sekjen memberikan pekerjaan rumah kepada Pusat PVTPP untuk melakukan terobosan-terobosan yang efektif seperti konsep penyederhaan proses pelepasan dan perlindungan varietas tanaman, unit layanan terpadu, sistem elektronik, dan peningkatan kapasitas SDM di Pusat PVTPP.

Pada kesempatan ini, Pusat PVTPP melakukan penandatangan perjanjian kerja sama antara Pusat PVTPP dan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian dalam rangka Percepatan Pendaftaran Varietas Lokal yang disaksikan oleh Sekretaris Jenderal.