PUSAT PVTPP BUKA LAYANAN REKOMENDASI PRODUK HORTIKULTURA

RIPH1

Workshop Rekomendasi Impor Produk Hortikultura  (RIPH) bertempat  di The Sahira Hotel Bogor tanggal 24 Juli  2017 diikuti oleh + 100 peserta dari pelaku usaha / Importir produk hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura, Badan Karantina Pertanian dan Pusat Data dan Sistem Informasi serta Instansi terkait lainnya.

Dalam sambutan pembukaanya, Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP), yang diwakili oleh Kepala Bidang Perizinan Pertanian, meenyampaikan bahwa Layanan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/PERMENTAN/HR.060/5/2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura, adalah layanan online baru melalui Pusat PVTPP pada tanggal 26 Mei 2017. Setelah dibukanya layanan RIPH online, sampai dengan saat ini telah masuk 212 permohonan.

Workshop bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang persyaratan administrasi maupun persyaratan teknis berdasarkan Permentan tentang RIPH yang selama mengajukan permohonan banyak yang dirollback / ditolak baik oleh Pusat PVTPP maupun Ditjen Hortikultura dikarenakan banyak yang belum memahami peraturan yang berlaku, selain sebagai wadah untuk menampung saran dan masukan dari pelaku usaha RIPH terhadap pelayanan RIPH secara online.

Beberapa materi yang disampaikan antara lain tentang  Perkembangan Pelayanan Publik Pusat PVTPP, Rekomendasi Impor Produk Hortikultura berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/PERMENTAN/HR.060/5/2017, Sistem Informasi Perizinan Pertanian, Mekanisme Teknis Pemberian Rekomendasi Impor Produk Hortiktura, Penjelasan tentang Analisa resiko organisme pengganggu tumbuhan (AROPT) dan mekanisme impor sesuai Peraturan Perkarantinaan serta Tata Cara dan Mekanisme Permohonan RIPH secara online, dengan narasumber dan pembicara dari Eselon II III dan IV Pusat PVTPP, Ditjen Hortikultura, Badan Karantina Pertanian dan PT Edi Indonesia sebagai programmer aplikasi online RIPH.

RIPH2Dari hasil diskusi ada dua issue yang disimpulkan. yaitu bahwa aplikasi online RIPH masih terdapat kendala dan permasalahan terkait upload maupun loading serta tampilan online perlu disempurnakan lagi serta saran pelaku usaha tentang kewajiban menanam bawang putih  5 % dari volume permohonan RIPH agar dapat dipertimbangkan lagi, mengingat antara RIPH dengan Surat Persetujuan Impor (SPI) yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan lebih kecil dari permohonan.

Masukan dari diskusi ini akan menjadi bahan evaluasi dan kajian peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Kapus PVTPP bahwa permasalahan-permasalahan online dan permasalahan lain baik secara administrasi maupun teknis yang telah disampaikan pelaku usaha akan menjadi pertimbangan bagi Kementerian Pertanian khususnya Pusat PVTPP, Direktorat Jenderal Hortikultura, Badan Karantina serta Pusat Data dan Sistem Informasi akan menyempurnakan system onlinenya dan memperbaiki yang terkait pelayanan publik sehingga kedepan akan lebih baik. Dan pertemuan-pertemuan seperti kegiatan workshop maupun focus group discussion (FGD) akan lebih ditingkatkan lagi dalam rangka evaluasi pelayanan publik perizinan pertanian.