PUSAT PVTPP SELENGGARAKAN WORKSHOP LAYANAN DOKUMEN IMPOR PESTISIDA DAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PESTISIDA

indolux perizinan 1

Bertempat di Hotel Indoluxe Yogyakarta, Pusat PVTPP menyelenggarakan Workshop Layanan Dokumen Impor Pestisida dan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Pestisida pada Rabu (26/7). Hadir sebagai narasumber dari Pengelola Portal Indonesia National Single Window (INSW), Direktorat Teknis Kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai, Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai yang diwakili oleh Kantor Wilayah Yogyakarta, Direktorat Pupuk dan Pestisida Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP), dan Tim Teknis Evaluasi Pendaftaran Pestisida. Sekitar 100 pelaku usaha bidang pestisida yang hadir memperoleh pemaparan yang komprehensif mengenai Dukungan INSW terhadap Kegiatan Ekspor dan Impor di Indonesia, Ketentuan Impor Pestisida, Pengawasan  atas Barang Larangan dan Pembatasan oleh Bea dan Cukai, Harmonisasi BTKI 2017, Kualitas Formulasi Pestisida, dan Ketentuan Impor Pestisida.

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan, mewakili Kepala Pusat PVTPP, dalam paparannya menyampaikan bahwa workshop ini dapat menjadi forum diskusi antara pelaku usaha dengan pengelola INSW dan kepabeanan untuk mencari solusi atas kendala yang ditemui pada proses dan prosedur ekspor maupun impor. Selain itu, kesimpulan dan hasil  dari workshop dapat menjadi bahan evaluasi dan identifikasi masalah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik Pusat PVTPP dan pihak terkait, khususnya untuk perizinan pestisida.

Perizinan pestisida sendiri memiliki cakupan yang cukup luas, mulai dari pendaftaran untuk keperluan peredaran hingga proses ekspor dan impor formulasi dan/atau bahan aktif. Seluruh rangkaian kegiatan ini dilaksanakan menggunakan sistem INSW, yang saat ini telah mengintegrasikan pelayanan perizinan secara elektronik dari 18 instansi penerbit perizinan pada 15 kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pertanian. Dengan adanya sistem ini, proses custom clearance akan menjadi lebih cepat dan pelaku usaha memperoleh kemudahan dalam memantau status perizinannya sehingga mereka dapat melakukan proses perizinan sendiri tanpa perlu menggunakan jasa calo.

Dalam melakukan kegiatan importasi pestisida, pelaku usaha harus mengetahui ketentuan terkait pengawasan atas barang larangan dan pembatasan (lartas) dan sistem klasifikasi barang yang diimpor dalam rangka menyelesaikan kewajiban kepabeanan. Terkait sistem klasifikasi barang ini, mengingat di tahun 2017 terdapat perubahan dari Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012 menjadi BTKI 2017, sosialisasi kepada pelaku usaha masih sangat perlu dilakukan. Pada kesempatan ini, narasumber dari Direktorat Teknis Kepabeanan menyampaikan penjelasan yang gamblang dan panduan yang terperinci sehingga diharapkan pelaku usaha dapat menghindari kesalahan dalam menentukan kategori barang yang diimpornya.

Pada sesi terakhir, narasumber dari Direktorat Pupuk dan Pestisida menjelaskan syarat rekomendasi untuk impor pestisida, yang dilanjutkan dengan penjelasan Ketua Tim Teknis Evaluasi Pendaftaran Pestisida mengenai kualitas formulasi pestisida.

Berdasarkan hasil diskusi, diidentifikasi beberapa kendala yang kerap dihadapi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan di bidang pestisida dan pemecahannya. Selain itu, diperoleh pula masukan dan rekomendasi untuk peningkatan pelayanan bidang pestisida. Dengan demikian, baik pihak pelaku usaha maupun penyedia layanan yang terkait sama-sama mendapatkan manfaat dari kegiatan ini.