SOSIALISASI DAN WORKSHOP PERIZINAN BENIH HORTIKULTURA

sosialisasi workshop perizinan bali

Pusat PVTPP menyelenggarakan Sosialisasi dan Workshop Perizinan Benih Hortikultura pada tanggal 22-23 Agustus 2017 di HARRIS Hotel & Residences Riverview Kuta, Bali sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik pemasukan dan pengeluaran benih hortikultura berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/HR.060/5/2017. Kegiatan ini  diikuti oleh 75 peserta, terdiri dari pelaku usaha dan calon pelaku usaha perizinan benih tanaman, Dinas Pertanian lingkup Provinsi Bali, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Pusat Karantina Tumbuhan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura.

Pembicara/narasumber sosialisasi dan workshop perizinan benih hortikultura disampaikan oleh Eselon II, III, dan IV Pusat PVTPP dengan materi Pelayanan Publik, Sistem Pelayanan Perizinan Pertanian, Syarat dan Tata Cara permohonan Pemasukan/Pengeluaran Benih Hortikultura. Materi lainnya yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/HR.060/5/2017 dan Mekanisme Teknis Penerbitan SIP di Lingkup Ditjen Hortikultura disampaikan oleh pembicara dari Ditjen Hortikultura, kemudian materi Prosedur Karantina terhadap Izin Pemasukan Benih Tanaman Hortikultura disampaikan oleh pembicara dari  Pusat Karantina Tumbuhan, Badan Karantina Pertanian. Selanjutnya, sesi workshop aplikasi perizinan benih hortikultura secara online dipandu oleh Dr. Nugroho Setiabudi dari Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.

Dari hasil diskusi secara ringkas dapat disimpulkan antara lain: 1). pelayanan perizinan benih hortikultura  secara online sangat memudahkan pelaku usaha karena tidak dipungut biaya, pelayanan cepat, tepat, serta transparan sehingga  pelaku usaha dapat memantau status permohonannya secara online; 2). saran dari Inspektorat Jenderal, kartu kendali penting untuk pemantauan dan perlu disosialisasikan ke UPT Badan Karantina Pertanian di tempat pemasukan/pengeluaran; agar ada keseragaman penggunaan kartu kendali, disarankan untuk dimasukkan dalam aplikasi; 3). laporan realisasi  wajib dilakukan  oleh pelaku usaha perorangan 6 (enam) hari setelah benih masuk/keluar dan 30 hari setelah benih masuk/keluar untuk pelaku usaha perusahaan; setiap permohonan yang baru diajukan wajib melampirkan laporan realisasi dengan menyampaikan scan kartu kendali yang telah diisi dan ditandatangani serta distempel petugas Badan Karantina Pertanian; 4. persyaratan melampirkan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (Phytosanitary Certificate) dari National Plant Protection Organization (NPPO) negara asal menjadi kendala bagi pemohon dalam mengajukan permohonan karena negara pengirim tidak menerbitkannya sebelum benih dikirim ke Indonesia; mengingat benih  adalah media pembawa yang berpotensi  membawa penyakit  laten yang tidak bisa dibebaskan dengan perlakuan, sertifikat dari NPPO tetap diperlukan untuk mencegah pemasukan dan penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) pada media pembawa benih dari mulai negara asal; pihak Karantina menyampaikan bila ada kesulitan terkait NPPO agar menghubungi Badan Karantina Pertanian; 5). Rekomendasi dari Dinas diperlukan untuk pemasukan benih tujuan menghasilkan produk benih yang akan dipasarkan di luar negeri serta untuk menghasilkan produk segar dan/atau bahan baku industri yang akan dipasarkan ke luar negeri dan/atau dalam negeri; rekomendasi dari asosiasi untuk tanaman hias dapat dimintakan ke Asosiasi Bunga Indonesia (Asbindo) dan untuk benih di luar benih tanaman hias dapat dimintakan ke Asosiasi Perbenihan Indonesia (Asbenindo).