Maksimalkan Pelayanan, MPP Batam Rekrut Tenaga Outsourcing Sebagai Frontliner

Maksimalkan Pelayanan, MPP Batam Rekrut Tenaga Outsourcing Sebagai Frontliner

Mal Pelayanan Publik (MPP) Batam memiliki front liner yang terdiri dari Customer Service (CS) dan Front Office (FO). Keduanya bertugas memberikan informasi tentang layanan perizinan yang jelas kepada pengunjung.
“CS dan FO di MPP Batam harus menguasai product knowledge perizinan, berperilaku hangat dan sopan, berpenampilan menarik dan rapi, melayani kebutuhan pengunjung dan mempunyai bahasa tubuh yang baik. Frontliner mendapatkan pelatihan service excellence, pembekalan selama satu bulan dan dievaluasi setiap bulannya. FO MPP ini kami rekrut melalui outsourcing,” kata Kepala Seksi Dinas Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP), Raja Okterriana Arfianty pada Monitoring dan Evaluasi (monev) Subbidang Perizinan II, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian di Kota Batam.
DPMPTSP juga menempatkan Back Office (BO) dari staf ASN Dinas terkait. BO bekerja di dalam ruangan terpisah dengan FO, namun masih di dalam area Front Desk Mal. Tujuannya adalah agar BO dapat fokus menyelesaikan proses perizinan secara cepat, meminimalisi intensitas tatap muka dengan pelaku usaha dan dapat bertindak segera membantu FO jika terdapat permasalahan yang tidak tertangani.
Berlokasi di Gedung Sumatera Expo Lt.Dasar, JL. Engku Putri, Batam Centre, MPP Batam saat ini telah menjadi MPP terbesar dan terlengkap di Indonesia.
Pelayanan perizinan di tempat ini terdiri dari 416 jenis pelayanan, berupa layanan kepolisian, perbankan, pertanahan, pajak, imigrasi, urusan pernikahan, pelayanan perizinan, serta berbagai pelayanan dasar.
Dijelaskan oleh Okterriana bahwa pendirian MPP Kota Batam diawali oleh perintah lisan MenPAN-RB kepada Walikota Batam untuk membentuk MPP di Batam, selanjutnya terbit SK KemenPAN-RB Nomor 23 Tahun 2017 tentang pilot project MPP di Kota Denpasar, Jakarta, Batam, dan Surabaya, Pemkot Batam melakukan kerja sama dengan pihak Provinsi Kepulauan Riau BP Batam, tentang pendirian MPP di Batam dan dilanjutkan PKS dengan pihak terkait yang memberi layanan di MPP Kota Batam.
Pada tahap pertama, jumlah perizinan/non perizinan yang masuk di MPP sebanyak 416 perizinan dan pada tahap kedua 427 perizinan. Serupa dengan Pusat PVTPP yang memiliki komitmen pelayanan ekspor 3 jam, MPP juga memiliki 123J (Investasi 3 Jam). Namun, layanan ini hanya diberikan kepada investor asing dengan modal minimal 50 miliar atau dapat menampung 300 tenaga kerja dan berada dalam 4 kawasan industri di Batam, yaitu Batamindo Industrial Park, Bintang Industrial Park II, Kabil Integrated Industrial Estate, dan Westpoint Maritim Industrial Park.
Kehadiran MPP di daerah telah lebih dahulu memberi role model penyatuan pelayanan publik lintas kewenangan pusat, daerah, dan swasta yang tadinya sulit untuk disatukan karena mata rantai panjang birokrasi di Indonesia.
Saatnya pemerintahan pusat K/L, terutama Kementerian Pertanian, melalui Padu-Satu menguatkan peran kelembagaannya demi tercapainya percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan iklim investasi dengan basis e-government dan good governance.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *