OPTIMALISASI PENDAFTARAN PUPUK

OPTIMALISASI PENDAFTARAN PUPUK

Untuk menjamin dan kualitas pupuk yang diedarkan sesuai SNI dan Persyaratan Teknis Minimal (PTM), Kementerian Pertanian telah mempunyai seperangkat kerangka hukum yang mengatur Pendaftaran Pupuk An-organik, Organik, Hayati dan Pembenah Tanah. Pendaftaran pupuk menjadi persyaratan wajib sebelum diedarkan ke masyarakat. Pelaku usaha harus memperhatikan standar mutu pupuk sebagai jaminan mutu pupuk yang diedarkan untuk pengguna yang sebagian besar adalah petani sehingga dapat menghasilkan produktivitas yang berkelanjutan.

Selain itu Standar mutu pupuk melindungi konsumen dari aspek kesehatan dan keselamatan, melindungi produsen dari aspek pemalsuan, dapat digunakan sebagai acuan produsen dalam memproduksi pupuk dan sebagai acuan untuk pengawasan pupuk, serta melindungi dan memelihara sumberdaya alam dan lingkungan.
Pusat PVTPP mencatat Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu sentra produsen pupuk dimana jumlah pelaku usahanya cukup signifikan. Namun dari beberapa pengalaman yang ada terdapat banyak pelaku usaha pupuk memiliki pengetahuan prosedur pendaftaran pupuk secara elektrtonik yang masih minim. Untuk memberikan informasi mengenai standar mutu pupuk yang baik bagi para pelaku usaha pupuk Prov. Sulawesi Selatan, Pusat PVTPP menyelenggarakan Koordinasi Teknis Optimalisasi Pendaftaran Pupuk Secara Optimal Serta Upaya Pencegahan Peredaran Pupuk Ilegal” di Hotel Aryadutta Makassar tanggal 30 Agustus 2018. Kegiatan ini juga bertujuan mengoptimalisasikan pendaftaran pupuk secara elektronik serta mensosialisasikan Permentan No. 36 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pupuk Anorganik dan Permentan No. 70/2011 tentang Pendaftaran Pupuk Organik dan Pembenah Tanah.

Sekitar 65 peserta yang hadir mencakup para pelaku usaha, Dinas Pertanian provinsi dan BPTP Sulawesi Selatan, serta lembaga uji terkait. Pada sesi pembukaan oleh Kepala Bidang Perizinan, Abdul Rauf SH, mewakili Kepala Pusat PVTPP, menyampaikan bahwa Pemerintah telah menyempurnakan kerangka hukum sebagai wadah impleimentasi perizinan pertanian elektronik sebagai upaya Kementerian Pertanian memberikan pelayanan perizinan yang efektif, transparan dan efektif kepada publik. Beliau berharap dalam kegiatan ini dapat diketahui apakah peraturan yang ada cukup aplikatif di kalangan pelaku usaha dan stakeholder lainnya dan hambatan yang ada sehingga dapat menyusun strategi peningkatan layanan perizinan khususnya pendaftaran pupuk.
Disisi lain dengan keluarnya Permentan No. 36 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik, Kementerian Pertanian memperbaiki beberapa prosedur dimana tadinya proses pengujian mutu dan efektivitas yang tadinya masuk dalam proses pendaftaran pupuk, saat ini sudah dirubah menjadi salah satu syarat sebelum mengajukan pendaftaran pupuk.

Peserta yang hadir mendapatkan informasi tentang Kebijakan Pupuk di Indonesia yang disampaikan oleh Kasubdit Pupuk dan Pembenah Tanah, Ditjen PSP, Standar Mutu Pupuk dari Balai Penelitian Tanah, Proses Uji Mutu dan Efektivitas di Lembaga Uji oleh BPTP Sulawesi Selatan serta Kebijakan Pengawasan Pupuk dan Pestisida oleh Kasubdit Pengawasan Pupuk dan Pestisida , Ditjen PSP.

Dipenghujung kegiatan, para peserta diberikan informasi tata cara perizinan pupuk secara elektronik sehingga kedepannya lebih memudahkan pelaku usaha mendaftarkan pupuk mereka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *