PERIZINAN DAN TATA NIAGA MENJADI FOKUS STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI

PERIZINAN DAN TATA NIAGA MENJADI FOKUS STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI

Pemerintah melalui lembaga anti korupsi KPK memiliki fokus kegiatan menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat, daerah dan kebijakan strategis dalam strategi nasional pencegahan korupsi yang dikenal dengan STRANAS-PK. Stranas PK adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Fokus Stranas PK 2019 – 2020 meliputi: a. perizinan dan tata niaga; b. keuangan negara; dan c. penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Fokus Stranas PK dijabarkan lebih lanjut dalam Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) dengan berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku Kepentingan lainnya yang terkait, serta melakukan penyelarasan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah daerah, dan kebijakan strategis Komisi Pemberantasan Korupsi. Timnas PK melibatkan pemangku kepentingan lainnya dimulai dari tahap penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Stranas PK.

Afrida Nutriani, selaku anggota Tim Stranas PK menyampaikan pentingnya pelayanan publik yang tidak rumit dan menggairahkan iklim berusaha dan bebas korupsi. Angka korupsi terbanyak adalah ASN disusul di urutan kedua adalah korporasi bisnis. Hal ini menjadi perhatian tim Stranas PK dalam membenahi tata perizinan yang melibatkan kementerian lembaga dan korporasi bisnis. Terdapat 3 (tiga) hal penyebab hambatan (Bottle Neck) dalam pelayanan publik perizinan dan tata niaga di K/L dalam hal ini termasuk juga Kementerian Pertanian sebagai pemegang kebijakan strategis dan teknis dengan OSS sebagai representasi kebijkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diantaranya adalah: a. Bisnis proses di kementerian, lembaga secara teknis belum terintegrasi sepenuhnya dengan OSS yang menyangkut kewenangan dan koordinasi antar unit dan dinas daerah; b. Teknologi IT, dimana perizinan belum semua berbasis elektronik. IT telah terbukti mampu menelusuri data yang dibutuhkan dalam aksi pencegahan korupsi, penghindaran pajak, pembiayaan terorisme dan praktek pencucian uang sebagai bentuk transparansi Beneficial Ownership (BO) dan mengenali karakter investor melalui Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).

Penjelasan Tim Stranas PK ini disampaikan pada rapat koordinasi perizinan pertanian bertempat di ruang rapat Pusat PVTPP, Selasa 5 Maret 2019. Peserta rapat yang hadir perwakilan dari Pusat Data dan Informasi Pertanian, Biro Hukum, Badan Karantina Pertanian, Badan Ketahanan Pangan, Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Perkebunan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, DPMPTSP Propinsi Jawa Barat, DPMPTSP Propinsi Jawa Barat dan DPMPTSP Propinsi Banten dan Pusat PVTPP.

Output yang diharapkan dalam koordinasi ini adalah memetakan dimanakah titik krusial kebuntuan dan seluruh pihak yang mewakili dalam rapat secara bersama mampu mengenali titik kritis penyebab bottle neck tersebut agar dapat segera terintegrasi antar unit di Kementan, daerah dan OSS.

Pelaksanaan perizinan sektor pertanian terintegrasi secara elektronik oleh Pusat PVTPP dengan Online Single Submission (OSS), Ditjen terkait di lingkup Kementan dan DPMPTSP Propinsi/Kabupaten masih terus dilakukan tahap pengembangan dan penyempurnaan. Perlu juga penyelarasan yang intensif agar proses perizinan dan tata niaga di sektor pertanian lebih mudah, cepat dan transparan. Permasalahan-permasalahan yang disampaikan pada koordinasi ini menjadi bahan evaluasi pemetaan masalah perizinan pertanian Kementan terintegrasi OSS dan daerah. Selanjutnya, pemetaan bisnis proses akan menjadi bahan masukan dari Tim Stranas ke Tim Satgas OSS Pusat dalam penyempurnaan sistem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *