Rapat Koordinasi, Evaluasi, dan Rencana Kegiatan Pusat PVTPP Tahun 2019

Rapat Koordinasi, Evaluasi, dan Rencana Kegiatan Pusat PVTPP Tahun 2019

Sebagai institusi pelayanan publik yang mengedepankan perbaikan berkelanjutan melalui motto PRIMA (Profesional, Responsif, ber-Integritas, Maksimal, dan Antisipatif), Pusat PVTPP tentunya harus melakukan evaluasi atas kinerja yang telah dilakukan dan, tak kalah penting, menyusun perencanaan untuk program kinerja berikutnya.

Untuk mendukung hal ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Ir. Syukur Iwantoro, M.S., M.BA., berkenan hadir dan memberikan arahan kepada seluruh pegawai Pusat PVTPP hari ini Senin, 28 Januari 2019 di Ruang Rapat A Pusat PVTPP.

Beberapa hal yang dilaporkan Kapus PVTPP kepada Sekjen antara lain:
1. Bidang Pelayanan Perizinan: perizinan ekspor (benih tanaman dan peternakan) 3 jam namun dan perlu ditindaklanjuti untuk regulasi dan SOPnya serta penyempurnaan di aplikasi dan monitoring, sementara untuk tindak lanjut Online Single Submission (OSS) dan izin usaha diperlukan koordinasi internal Kementan, penyempurnaan aplikasi, PADU-SATU (Liaison Officer by Name, uraian tugas, dan alokasi anggaran), koordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan KPK, serta pemetaan perizinan yang terkait dengan Pupuk dan Pestisida;

2. Bidang Pendaftaran Varietas Tanaman: kerja sama dengan BPTP, BPSB, dan Perguruan Tinggi di tahun 2018 telah berhasil meningkatkan secara tajam jumlah varietas lokal yang didaftarkan. Di tahun 2019, perlu dilaksanakan kerja sama eksplorasi tanaman dengan lembaga seperti LIPI dan Badan Penelitian Obat Kementerian Kesehatan. penyempurnaan pada penyusunan deskripsi tanaman dengan menambahkan unsur DNA/marka molekuler, peningkatan manfaat pengembangan varietas lokal terdaftar pada aspek ekonomi masyarakat melalui wisata agro dan kuliner;

3. Bidang Perlindungan Varietas Tanaman: mengingat desakan yang terus menguat dari dunia internasional kepada Indonesia untuk bergabung menjadi anggota UPOV (organisasi PVT internasional), sudah harus ada penyusunan road map to UPOV yang disepakati melalui kajian dengan pihak-pihak yang terkait dan diharapkan peran serta Komisi PVT serta Komisi Banding PVT akan semakin mempertajam hasil kajian ini. Dalam road map ini akan tercakup aspek regulasi terkait plasma nutfah, benih, dan pestisida. Selain itu, Stasiun Uji BUSS Dataran Rendah Mojosari telah dapat mulai beroperasi pada tahun 2019 ini, dan sudah dimulai dengan tanaman jarak dan kacang tanah. Fasilitas pendukung yang masih harus dibangun adalah screen house;

4. Ke depan, mekanisme pelepasan varietas tanaman, pendaftaran varietas tanaman, dan perlindungan varietas tanaman (PVT) diharapkan dapat diintegrasikan melalui satu pintu, yaitu di Pusat PVTPP;

5. Angka realisasi anggaran Pusat PVTPP tahun 2018 sebesar 95,98%;

6. Dalam hal pengawasan dan monitoring, untuk pelanggaran Hak PVT, Pusat PVTPP perlu lebih proaktif dan memaksimalkan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), bekerja sama dengan aparat terkait, dan melaksanakan sosialisasi serta penindakan (untuk memberikan efek jera).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *