Refleksi UU PVT: Masih Layakkah atau Perlu Direvisi?

Refleksi UU PVT: Masih Layakkah atau Perlu Direvisi?

Bogor – Undang Undang Perlindungan Varietas Tanaman No. 29 Tahun 2000 yang mengatur tentang Hak PVT sudah berjalan selama 2 dekade.

Dengan adanya perkembangan ilmu dan teknologi serta tuntutan masyarakat diperlukan penyesuaian-penyesuaian norma dalam UU tersebut. Dalam implementasinya, PVT dianggap belum berdampak signifikan bagi industri perbenihan nasional. Oleh karena itu perlu dilakukan revisi terhadap UU PVT No. 29 Tahun 2000.

Pada tanggal 25 – 26 Agustus 2020, Pusat PVTPP menyelenggarakan FGD yang bertujuan menginventarisasi berbagai masalah dalam UU PVT serta rencana penyusunan naskah akademik revisi UU PVT.

Dalam sambutannya, Prof. Erizal Jamal, Kepala Pusat PVTPP, menyampaikan bahwa kegiatan FGD ini merupakan tindak lanjut dari telah masuknya Revisi UU PVT No. 29/2000 dalam rencana Prolegnas 2020 – 2024 dengan status non prioritas atas usulan pemerintah, maka perlu dipersiapkan dengan baik materi-materi untuk pembahasan revisi UU PVT.

Setiap perubahan UU diperlukan Naskah Akademik sebagai pijakan terkait norma-norma yang terkandung di dalamnya.

Selain itu, perlu penyederhanaan dan percepatan proses permohonan hak PVT hingga keluarnya sertifikat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi IT yang sudah semakin baik, sehingga mempermudah pelayanan kepada masyarakat, “ jelas Prof Erizal.

Berdasarkan data saat ini, menurut Ir. Warsidi, Plt. Kepala Bidang PVT, tercatat hingga saat ini sudah 792 permohonan hak PVT yang masuk ke Pusat PVTPP. Rata-rata dihitung sekitar 50 varietas yang dimohonkan setiap tahun. Pemohon dan pemegang hak ada 30 lembaga atau orang dan pemainnya hanya itu-itu saja. Revisi UU PVT diharapkan mendorong peningkatan permohonan Hak PVT.

Menurut Prof. Budi Marwoto, Ketua Komisi PVT, yang menyampaikan materi tentang Permasalahan dalam Implementasi UU PVT, “UU PVT saat ini dianggap kurang efektif karena terlalu rigid, sehingga kesulitan menyesuaikan diri dengan dinamika-dinamika yang terjadi di luar. Perlu ada parameter untuk mengukur apakah selama 20 tahun berjalan, UU PVT tersebut sudah berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi industry.

benih, kemajuan pertanian, dan kesejahteraan petani”, ujar Budi dalam paparannya. “Tak kalah pentingnya, perlu diluruskan persepsi mengenai tugas dan fungsi kantor PVT kaitannya dengan pelanggaran hukum, dimana jika terjadi sengketa, bagian teknis kantor PVT akan turut mengawal namun 90% nya adalah tugas pihak penyelenggara hukum” lanjut Budi.
Sementara Prof. Sobir yang menyampaikan materi mengenai Penyusunan Naskah Akademik UU PVT. “UU PVT diusulkan dilakukan perubahan bukan amandemen, karena lebih dari 30% termasuk substansi sosialnya diperlukan perubahan.”, jelas Sobir.
Beberapa hal berkembang saat ini, penyusunan revisi UU PVT harus diakomodir sesuai perkembangan teknologi. UU PVT kedepan agar tidak terlalu detail mengatur hal-hal teknis sehingga bila ada perubahan atau masalah bisa cepat diakomodir dengan peraturan turunannya. Selain itu mengenai pengaturan varietas lokal perlu disepakati apakah perlu dipisah atau menjadi satu dalam aturan PVT, mengingat UU yang mengatur SDG sampai saat ini belum jelas adanya.
Para peserta terdiri dari Komisi PVT, Komisi Banding PVT, Konsultan PVT, Pemeriksa PVT, dan peserta dari internal struktural Pusat PVTPP berlangsung selama 2 (dua) hari di Bogor, Jawa Barat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *