Sarasehan Pemeriksa PVT

Seiring dengan telah berakhirnya masa inpassing (penyesuaian dalam jabatan fungsional) Pemeriksa PVT, yang berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2013 berakhir pada bulan September 2015, Pusat PVTPP mengangkat 9 orang Pemeriksa PVT dalam inpassing tahap II, sehingga total Pemeriksa PVT yang telah diangkat baik dalam inpassing tahap I dan II berjumlah 15 orang.

Sebagai jabatan fungsional yang termasuk dalam rumpun ilmu hayat pertanian yang baru, jabatan fungsional Pemeriksa PVT masih menghadapi sejumlah kendala dan permasalahan terutama dalam prasarana dan sarana yang diperlukan untuk menunjang kegiatan pemberian layanan perlindungan varietas tanaman. Karenanya diperlukan kegiatan sarasehan sebagai sarana komunikasi, tukar pendapat/ide-ide agar terbentuk suatu pemahaman bersama memajukan perlindungan varietas tanaman di Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 9-10 Oktober 2015 di Hotel Pangrango Selabintana Kabupaten Sukabumi.

Beberapa hal penting yang dibahas dalam kegiatan Sarasehan Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT diantaranya adalah :

  1. Pemberian tunjangan jabatan fungsional Pemeriksa PVT. Sampai dengan dua tahun sejak ditetapkannya Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT belum ada tunjangan jabatan bagi para Pemeriksa PVT yang telah diangkat. Padahal tunjangan sangat berguna dalam rangka meningkatkan motivasi dan mendorong semangat kerja agar para Pemeriksa PVT dapat lebih optimal dan profesional dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Karenanya, Kepala Pusat PVTPP menginstruksikan kepada pejabat struktural yang membidangi agar segera menyelesaikan permasalahan tunjangan jabatan bagi para Pemeriksa PVT.
  2. Peningkatan kompetensi para Pemeriksa PVT.Kegiatan pemberian layanan perlindungan varietas tanaman memiliki implikasi hukum dalam jangka panjang, 20 atau 25 tahun ke depan. Karenanya para Pemeriksa PVT dituntut untuk memiliki skill dan kemampuan yang handal agar kesalahan yang mungkin terjadi bisa diminimalir sekecil mungkin. Para Pemeriksa dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan tugas-tugasnya. Padahal sebagaimana kita ketahui para Pemeriksa PVT yang diangkat sekarang berasal dari latar belakang keilmuan dan profesi yang beragam sehingga dirasa perlu untuk diberikan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para Pemeriksa PVT seperti pelatihan/program magang di Balai Komoditas, penyelenggaraan loka karya PVT serta pelatihan tentang penguasaan bahasa asing.
  3. Penyempurnaan sistem PVT, misalnya dengan :
    • Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang layanan PVT.
      Dengan telah diangkatnya Pemeriksa PVT, maka pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan pemeriksaan (baik substanstif atau administratif) yang pada saat ini tersebar dan dikerjakan oleh struktural secara otomatis akan berubah dengan dikerjakan langsung oleh Pemeriksa PVT. Karenanya SOP yang telah ada sebelumnya perlu diubah dan disempurnakan.
    • Penyusunan etika profesi dan kode etik Pemeriksa PVT
      Kode etik adalah tata cara, tanda dan pedoman etik dalam melakukan suatu jenis pekerjaan. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi dan juga untuk memberikan pedoman profesionalitas dalam pemberian layanan perlindungan varietas tanaman perlu disusun kode etik dan etika profesi bagi Pemeriksa PVT.
    • Penyempurnaan Data Base Varietas Tanaman
      Data base varietas tanaman sangat diperlukan untuk pemilihan varietas pembangding dalam pengujian BUSS yaitu suatu tahap yang sangat krusial dalam pengujian keunikan suatu varietas yang dimohonkan hak PVTnya. Karenanya infrastruktur yang berkaitan dengan data base ini harus dibangun oleh Pusat PVTPP, baik dalam hal sistem informasi dan manajemen tentang data base maupun kelengkapan data varietas-varietas yang masuk dalam data base itu sendiri.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *