Berita

Berita terbaru dari PPVTPP

Pusat PVTPP Gelar Sidang Pendana Komisi PVT  di Tahun 2021

Setiap varietas yang akan diberikan Hak Perlindungan Varietas Tanaman atau biasa disebut Hak PVT harus memenuhi unsur Baru, Unik, Seragam, dan Stabil atau lebih dikenal dengan BUSS melalui suatu pemeriksaan/pengujian yang dilakukan oleh Pemeriksa PVT. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dibahas oleh ahli-ahli dibidang pemuliaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian yang disebut Komisi PVT dalam suatu sidang yang kemudian dirumuskan rekomendasi pemberian atau penolakan permohonan Hak PVT. Selasa, 23 Februari 2021

Inhouse Training Pengenalan Marka Molekuler : Langkah Awal Pusat PVTPP  Mendeteksi Keotentikan Suatu Varietas Untuk Mencegah Biopiracy dan Duplikasi

Dalam upaya perlindungan varietas tanaman, Pusat PVTPP berupaya melengkapi komponen legalitas kepemilikan suatu varietas. Tanda Daftar Varietas yang saat ini diterbitkan oleh Pusat PVTPP tidak hanya cukup dilengkapi dengan deskripsi karakter morfologi dan foto morfologi. Status kepemilikan suatu varietas yang sudah terdaftar kedepan akan dilengkapi dengan marka molekuler. Hal ini untuk melindungi status kepemilikan dan mengantisipasi apabila suatu saat terjadi dispute antar wilayah ataupun menghindari biopiracy. Kepala BBBIOGEN dalam sambutan

PUSAT PVTPP FASILITASI UPAYA PERCEPATAN PENDAFTARAN VARIETAS LOKAL

Kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang dimiliki bangsa Indonesia menjadi sumber plasma nutfah yang dapat dimanfaatkan untuk merakit varietas baru dan unggul untuk mendorong perkembangan industri benih dalam rangka pembangunan ekonomi sektor pertanian. Pendataan dan perlindungan terhadap kekayaan hayati tersebut dapat diwujudkan melalui kegiatan pendaftaran varietas tanaman, terutama varietas lokal. Sebagai wujud upaya yang dilakukan untuk mendorong peningkatan pendaftaran varietas lokal yang ada di Indonesia, Pusat PVTPP merangkul Balai Besar

Pusat PVTPP Bangun Zona Integritas untuk Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

(Jakarta 15/02) Pusat PVTPP memiliki target untuk dapat meraih predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBK/WBBM). Berbekal pengalaman dari penilaian mandiri oleh Inspektorat Jenderal di tahun 2020, dimana Pusat PVTPP mendapatkan nilai 84,54, di tahun 2021 Pusat PVTPP berbenah dari awal tahun untuk mengupayakan langkah-langkah strategis yang harus dieksekusi untuk membangun zona integritas. Kepala Pusat PVTPP, Prof. Erizal Jamal, pada Sosialisasi Rencana

PUSAT PVTPP PERSIAPKAN BANGUN ZONA INTEGRITAS DI 2021 DENGAN PERBAIKI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Pada tahun 2020, Pusat PVTPP telah mengikuti Penilaian Mandiri Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) dengan Tim Penilai dari Inspektorat Investigasi Kementerian Pertanian. Pada Jumat, 15 Januari 2021, tim penilai memaparkan bahwa  hasil yang diperoleh cukup menggembirakan dengan diraihnya nilai 84,54 dari skala 100. Dr. Heni Nugraha, S.E., M.M. memberikan apresiasi karena meskipun ini baru pertama kalinya bagi Pusat PVTPP,

Pusat PVTPP Selenggarakan Sosialisasi dan Evaluasi Kegiatan Kostratani di Bukittinggi

Sosialisasi dan evaluasi kegiatan Kostratani diselenggarakan di hotel Grand Rocky, Bukittinggi pada tanggal 26-28 November 2020 dengan dihadiri 66 orang yang terdiri dari Kepala Dinas Tanaman Pertanian dan Hortikultura Tingkat Propinsi dan Kabupaten atau yang mewakili, Kepala BPTP, LO Kostratani, Koordinator Penyuluh Pertanian dan PPL dari tiga Kabupaten, serta Pusat PVTPP. Kegiatan diawali dengan sambutan oleh Ketua Penyelenggara Kostratani, Bapak Dwi Herteddy, yang menyampaikan pentingnya kegiatan Kostratani dan juga pendataan

Refleksi UU PVT: Masih Layakkah atau Perlu Direvisi?

Bogor – Undang Undang Perlindungan Varietas Tanaman No. 29 Tahun 2000 yang mengatur tentang Hak PVT sudah berjalan selama 2 dekade. Dengan adanya perkembangan ilmu dan teknologi serta tuntutan masyarakat diperlukan penyesuaian-penyesuaian norma dalam UU tersebut. Dalam implementasinya, PVT dianggap belum berdampak signifikan bagi industri perbenihan nasional. Oleh karena itu perlu dilakukan revisi terhadap UU PVT No. 29 Tahun 2000. Pada tanggal 25 – 26 Agustus 2020, Pusat PVTPP menyelenggarakan