Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Apa & Mengapa PVT?

Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) merupakan pengakuan atas kekayaan intelektual bagi para pemulia tanaman dalam bentuk sui generis system. Berdasarkan hak tersebut, pemegang hak PVT dapat menggunakan varietas yang mendapat hak PVT atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menggunakan varietas tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Dengan memiliki hak PVT, diharapkan para pemulia tanaman dapat merasakan jaminan hukum atas investasi tenaga, pikiran, dan biaya yang dikeluarkan saat merakit varietas tanaman.

Manfaat PVT

  • Mendorong peningkatan riset/penelitian di bidang pemuliaan tanaman
  • Mengurangi ketergantungan benih impor
  • Meningkatkan keragaman benih varietas unggul sehingga petani mempunyai banyak pilihan

Dasar Hukum

    1. Undang Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman 
    2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran, dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial (VTE)
    3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian
    4. Permentan Nomor 25 Tahun 2021  (Penerapan Permohonan Hak PVT)
    5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penamaan dan Pendaftaran Varietas Tanaman
    6. Kepmentan Nomor: 178/KPTS/OT.050/M/2/2022 tentang Komisi Perlindungan Varietas Tanaman

Download Formulir  Permohonan Hak PVT

Download Formulir Permohonan Banding PVT

Download Formulir Perpanjangan Waktu Pemenuhan Persyaratan

Download Tata Cara Pengisian Formulir Permohonan Hak PVT

Download Panduan Pengoperasian PNBP PVT Online

Bagan Alur Permohonan Hak PVT

Pengajuan Permohonan Hak PVT Dapat Dilakukan Secara Manual dan/atau Online

Pengajuan secara manual dilakukan dengan mengirimkan berkas permohonan ke Kantor Pusat PVTPP atau melalui email.  Namun, dengan telah dikembangkannya aplikasi layanan PVT secara elektronik per tahun 2021, pemohon sangat dianjurkan menggunakan sistem online yang dapat diakses pada tautan: https://ap1.pertanian.go.id/pvt/ atau melalui  http://simpel.pertanian.go.id/

Persyaratan Administrasi

  1. Formulir Permohonan Hak PVT yang telah diisi secara lengkap dan benar, sebagaimana ada pada Lampiran Permentan No.25 Tahun 2021 tentang Penerapan Permohonan Hak PVT.
  2. Deskripsi dan foto tanaman dan bagian tanaman.
  3. Bukti pembayaran permohonan hak PVT.

+ Persyaratan tambahan per kasus permohonan. Co: Surat kuasa kepada konsultan PVT untuk varietas yang diajukan dari luar negeri.

Persyaratan Teknis

Varietas yang dapat diberikan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) meliputi varietas dari spesies atau jenis tanaman yang memenuhi unsur baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama.

Seluruh varietas tanaman dapat diajukan hak PVT kecuali varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup (contoh: ganja).

Informasi Kebun Pemeriksaan Substantif PVT sebagai fasilitas pelaksanaan pemeriksaan substantif atas varietas yang dimohonkan Hak PVT

Saat ini Pusat PVTPP memiliki:

  1. Kebun Pemeriksaan Substantif PVT untuk Tanaman Dataran Tinggi di Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat
  2. Kebun Pemeriksaan Substantif  untuk Tanaman Dataran Rendah di  Mojosari , Mojokerto, Jawa Timur

Fasilitas pada Kebun Pemeriksaan Substantif PVT 

  1. Kebun dan Rumah Kaca
  2. Ruang Pengamatan
  3. Ruang Rapat
  4. Laboratorium
  5. Studio Foto
  6. Ruang Penyimpanan Benih
  7. Penginapan

Hak dan Kewajiban Pemegang Hak PVT

Pemegang hak PVT memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi.

Hak untuk menggunakan varietas sebagaimana yang dimaksud di atas meliputi kegiatan:

  1. memproduksi atau memperbanyak benih;
  2. menyiapkan untuk tujuan propagasi;
  3. mengiklankan;
  4. menawarkan;
  5. menjual atau memperdagangkan;
  6. mengekspor;
  7. mengimpor;
  8. mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c, d, e, f, dan g.

Pemegang hak PVT berkewajiban:

  1. melaksanakan hak PVT-nya di Indonesia;
  2. membayar biaya tahunan PVT;
  3. menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT di Indonesia.

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelayanan PVT