Google Translate Widget
Hubungi Kami
Waktu Pelayanan Senin-Kamis: 08:00 – 15:00 / Jumat: 08:00 – 15:30

Pendaftaran Izin Usaha Obat Hewan

Permohonan izin Usaha Obat Hewan dapat diajukan secara online melalui : http://perizinan.pertanian.go.id

Dasar hukum Permentan Nomor : 18/Permentan/OT.140/4/2009 

Prosedur Izin Usaha Obat Hewan

Prosedur Izin Usaha Obat Hewan

 

 

TARIF GRATIS

 

 

 

 

 

 

Persyaratan administrasi  : 

A. Produsen Obat Hewan Sediaan Bioiogik, Farmasetik, Premiks dan/atau Sediaan Alami

  1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  2. Hak Guna Bangunan (HGB)
  3. Izin lokasi usaha/surat izin tempat usaha (SITU)
  4. Izin gangguan (H.O.)
  5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
  6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
  7. Kartu Tanda Penduduk/tanda pengenal pimpinan perusahaan
  8. Surat persetujuan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan (UKL/UPL)
  9. Rekomendasi dari Kepala Dinas provinsi dan kabupaten/kota; dan rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pengurus Daerah setempat dan/atau Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pusat

B. Importir

  1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  2. Hak Guna Bangunan (HGB)
  3. Izin lokasi usaha/surat izin tempat usaha (SITU)
  4. Izin gangguan (H.O.)
  5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
  6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
  7. Kartu Tanda Penduduk/tanda pengenal pimpinan perusahaan
  8. Angka Pengenal Impor (API)
  9. Rekomendasi dari Kepala Dinas provinsi dan kabupaten/kota di tempat lokasi kantor pusat perusahaan yang bersangkutan apabila lokasi gudang dan kantor berada dalam satu provinsi
  10. Rekomendasi dari Kepala Dinas provinsi dan kabupaten/kota untuk importir yang menggunakan gudang di luar lokasi kantor pusat
  11. Rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pengurus Daerah setempat dan/atau Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pusat

C. Eksportir 

  1. Sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya
  2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  3. Hak Guna Bangunan (HGB)
  4. Izin lokasi usaha/surat izin tempat usaha (SITU)
  5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
  6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
  7. Kartu Tanda Penduduk/tanda pengenal pimpinan perusahaan
  8. Rekomendasi dari Kepala Dinas provinsi dan kabupaten/kota di tempat lokasi kantor pusat perusahaan yang bersangkutan apabila lokasi gudang dan kantor berada dalam satu provinsi
  9. Rekomendasi dari Kepala Dinas provinsi dan kabupaten/kota untuk eksportir yang menggunakan gudang di luar lokasi kantor pusat
  10. Rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pengurus Daerah setempat dan/atau Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pusat

Persyaratan Teknis : 

A. Produsen Obat Hewan Sediaan Bioiogik, Farmasetik, Premiks dan/atau Obat Alami

  1. Pabrik obat hewan, sarana dan peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya
  2. Laboratorium pengujian mutu dan tempat penyimpanan obat hewan
  3. Tenaga dokter hewan dan apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab teknis
  4. Bagi produsen yang belum mempunyai pabrik obat hewan dapat menggunakan jasa pihak lain yang telah memiliki sertifikat cara pembuatan obat hewan yang baik (CPOHB), dan/atau laboratorium pengujian mutu obat hewan milik pihak lain yang teiah terakreditasi
  5. Importir
  6. Sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya
  7. Tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu
  8. Tenaga dokter hewan atau apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab teknis
  9. Eksportir
  10. Sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya
  11. Tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu
  12. Tenaga dokter hewan atau apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab teknis

B. Importir 

  1. Sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya
  2. Tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu
  3. Tenaga dokter hewan atau apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab teknis

C. Ekspotir

  1. Sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya
  2. Tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu
  3. Tenaga dokter hewan atau apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab teknis